Penerapan E-Government di Bali Masih Berstatus Pilot Project

Penerapan E-Government di Bali Masih Berstatus Pilot Project

Electronic Government (E-Government)  pada dasarnya merupakan penyederhanaan praktek pemerintahan dengan mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi. e-Government seakan menjadi jawaban pada era globalisasi untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel dan transparan. Penerapan e-government adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Sesuai konsep dasar terdapat dua pengertian dasar dalam e-government. Pertama, bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya ke luar baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis. Hal yang lebih penting pemerintah menawarkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah kepada pihak yang terkait.  Kedua, Kegiatan internal pemerintahan dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti electronic procurement, manajemen dokumen berbasiskan web, formulir elektronik dan hal-hal lain yang dapat disederhanakan dengan penggunaan internet. Namun apakah konsep dasar dari e-government ini dapat terimplementasi secara baik di daerah, seperti di Bali?

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mulai mencoba untuk mengimplementasikan e-government sebagai usaha peningkatan pelayanan pada masyarakat. Langkah awal penerapan e-government secara bertahap dilakukan melalui program absen sidik jari, Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) online, samsat online, jaringan internet dan sebagainya. Memang cukup banyak masalah yang muncul dalam implementasinya, mulai dari ego antar instansi hingga kesiapan SDM. Berbagai keterbatasan yang ada menyebabkan implementasi e-government terkesan masih setengah hati. Kondisi ini terkadang menimbulkan jawaban para pemangku kepentingan dengan menyatakan penerapan e-government di Bali masih berstatus pilot project atau proyek percontohan. Padahal penerapan e-government diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang selama ini dianggap lambat, berbelit-belit, kurang efisien dan tidak transparan.

Realisasi Implementasi E-Government

Implementasi e-government di lingkungan internal pemerintah provinsi Bali dilakukan dalam bentuk penerapan absensi sidik jari mulai awal Januari 2011. Absensi sidik jari bertujuan meningkatkan disiplin aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.  Permasalahanya kemudian adalah, apakah absensi sidik jari antar satu instansi dengan instansi lainnya telah menjadi satu kesatuan jaringan?  Jika ternyata masih terpisah antar instansi maka absensi sidik jari tidak akan memberikan manfaat bagi penyederhanaan system adminitrasi di lingkungan pemerintah provinsi Bali. Komitmen penerapan e-government secara penuh menjadi menjadi wajib diimplementasikan agar program absesi sidik jari tidak menjadi program proyek yang menghabiskan dana besar.

Implementasi e-government bagi pelayanan masyarakat dilakukan pemerintah provinsi Bali melalui program samsat online. Selain sebagai upaya mempercepat pelayanan bagi pembayar pajak kendaraan bermotor, pemberlakuan samsat online juga diharapkan dapat menekan kebocoran penyelewengan serta menekan adanya calo-calo samsat. Kenyataanya dilapangan, keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu alasan belum maksimalnya implementasi samsat online. Calo-calon samsat juga masih bergentayangan karena samsat online belum memberikan kemudahan dan transparansi bagi masyarakat. Kedepan penerapan samsat online harus memperhatikan kesiapan infrastruktur agar implementasinya tidak setengah-setengah.

Program lainnya yang rencananya dilakukan secara online adalah program Jaminan kesehatan Bali Mandara (JKBM) online. Tantanganya dalam pengembanganya kedepan yaitu infrastruktur di setiap kabupaten, terutama di lingkungan rumah sakit kabupaten. Jangan sampai keterbatasan infrastruktur menjadi kendala dalam pelayanan akibat rumitnya birokrasi rumah sakit. Masalah lain yang perlu mendapat perhatian yaitu jaringan online antar rumah sakit, sehingga transfer pasien dan data antar rumah sakit tidak lagi menunggu proses adminitrasi yang panjang.

Kesiapan SDM

Pengembangan kualitas SDM merupakan salah satu kunci dari keberhasilan penerapan e-government. Kenyataannya dilapangan, Karo Humas dan Protokol Pemerintah provinsi Bali Ketut Teneng menyebutkan dari sekitar 7000 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi Bali, tercatat 20 persen diantaranya masih gagap teknologi (gaptek). Kondisi ini menjadi salah satu hambatan besar dalam penerapan e-government di Bali. Data yang terungkap tersebut baru dilingkungan pemerintah provinsi Bali. Bagaimana kemudian dengan pegawai negeri di Kabupaten/kota atau bahkan kecamatan yang akan menjadi ujung tombak aplikasi e-government? Dalam prakteknya dilapangan sering kali kendala seperti ini dihadapi dengan memindahkan SDM gaptek ke bidang lain yang tidak berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Padahal untuk menjawab tantangan ini perlu upaya peningkatan kapasitas SDM dan penataan dalam pendayagunaannya, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Padahal peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi e-government.

Peningkatan kualitas SDM pada kenyataanya tidak tidak terbatas pada upaya pendidikan, tetapi juga perlu adanya upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-literacy), baik di kalangan pemerintah dan pemerintah daerah otonom maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (information society). Peningkatan kesadaran dan pemahaman selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan e-government. Kebijakan lainnya yaitu peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government. Pada akhirnya keberhasilan penyiapan SDM sejak tingkat persiapan secara matang akan menjadi landasan bagi tercapainya implementasi e-government pada level yang lebih lanjut.

Ketersediaan Dana

Permasalahan umum dalam penerapan teknologi baik di kalangan pemerintahan dan non pemerintahan adalah masalah ketersediaan dana. Walaupun penggunaan teknologi tidak berarti harus dengan biaya ratusan milyar atau trilyunan rupiah. Keterbatasan pendanaan dalam penerapan e-government di Bali tidak berarti penerapan teknologi kualitas rendah. Kedepan menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi Bali untuk mampu menyediakan layanan akses teknologi murah dan berkualitas. Selain itu Pemprov Bali perlu menyiapkan strategi dalam membangun jaringan e-government yang luas walaupun dengan pendanaan yang terbatas.

Pengadaan infrastruktur e-government melalui system tender harus tetap memperhatikan faktor kualitas. Walaupun sistem tender selalu memberikan kemenangan pada pihak yang mampu memberikan tawaran harga murah, tetap saja spesifikasi dan standar kualitas peralatan tetap menjadi perhatian utama. Jika implementasinya dilapangan tetap pada harga murah dengan kualitas rendah maka pengadaan peralatan program e-government akan menjadi proyek tahunan dengan biaya akumulasi yang lebih tinggi. Pemerintah provinsi Bali harus memiliki standar peralatan yang pasti sehingga kualitas peralatan yang akan dipakai terjamin kehandalannya.

E-Government dan Partisipasi Publik

 E-government dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh pemerintah, memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan fakta yang ada, pelaksanaan e-government belum mampu mengakses keterlibatan public secara maksimal. Kemudahan dalam e-government baru hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Tantangan utama dari pengembangan e-government adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya bukan teknologi. Adanya daerah serta kelompok sosial yang sukar mendapatkan pelayanan jaringan informasi secara komersial merupakan tantangan yang juga harus dihadapi. Apabila tidak diatasi secara khusus maka dapat mengakibatkan timbulnya digital divide. Apalagi hingga saat ini ketersediaan akses teknologi terutama internet belum merata hingga ketingkat pedesaan. Pada daerah perkotaan akses internet juga masih sangat terbatas.

Satu kasus yang cukup menarik dilingkungan Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali menunjukkan penggunaan informasi melalui website belum mampu di maksimalkan oleh masyarakat Bali. Informasi pengumuman tender pengadaan barang melalui website belum secara menyeluruh diketahui oleh masyarakat Bali, sehingga justru peserta tender sebagian besar adalah perusahaan dari luar Bali. Kondisi ini terjadi karena di satu sisi akses internet belum menyeluruh dan di sisi lain hanya sebagian kecil masyarakat Bali yang melek internet. Kesenjangan teknologi seperti ini juga harus mulai diantisipasi sehingga informasi pemerintah dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Kedepan harus ada upaya dari pemerintah provinsi Bali untuk membangun kerjasama penyediaan pusat-pusat akses informasi bagi masyarakat. Kebijakan ini perlu untuk mengatasi kesenjangan informasi dan teknologi pada tingkat masyarakat kelas bawah.

Permasalahan lain yang juga harus diantisipasi dalam implementasi e-government di Bali adalah masalah budaya, dalam artian budaya berbagai informasi. Kondisi ini memang tidak hanya terjadi di Bali tetapi hampir di seluruh Indonesia. Budaya berbagi informasi belum menjadi sesuai yang biasa di Bali ataupun di Indonesia. Justru terdapat pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.

Jaminan Keamanan Data E-Government

Dalam beberapa artikel tentang penerapan e-government di sebutkan keamanan data dalam implementasi e-government di Indonesia sering terlupakan. Padahal jika diperhatikan dampak dari kebocoran data akan berdampak sangat buruk. Kebocoran data apalagi jika data tersebut bersifat sangat rahasia maka akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Seperti rencana pemberlakuan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) online jika datanya tidak terproteksi dan bocor maka data tersebut dapat di duplikasi dan menyebabkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat. Duplikasi tersebut dapat saja duplikasi kartu dengan menggunakan data yang bocor sehingga orang yang seharusnya tidak mendapatkan layanan JKBM dengan kartu duplikasi dapat mengakses layanan JKBM. Begitu juga dengan data program samsat online yang jika mengalami kebocoran maka data pemilik dan data-data kendaraan dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.(muliarta)